Distribusi pendapatan nasional dan kemiskinan

DISTRIBUSI PENDAPATAN NASIONAL DI INDONESIA

Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga (RTK) di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode,biasanya selama satu tahun.

Distribusi pendapatan nasional menggambarkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya. Distribusi pendapatan nasional akan menentukan bagaimana pendapatan nasional yang tinggi akan mampu menciptakan perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan dalam masyarakat. Distribusi pendapatan nasional yang tidak merata, tidak akan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat secara umum.

Ketidakmerataan distribusi pendapatan merupakan salah satu permasalahana pembangunan sebab pertumbuhan ekonomi tidak banyak bermanfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat apabila distribusi hasil pembangunan tidak merata. Terdapat 8 (delapan) penyebab ketidakmerataan distribusi pendapatan, diantaranya: pertumbuhan penduduk yang tinggi, inflasi, pembangunan daerah tidak merata, penggangguran tinggi, mobilitas sosial rendah, memburuknya nilai tukar produk NSB, dan hancurnya industri kerajinan rakyat.

Kriteria ketidakmerataan versi Bank Dunia didasarkan atas porsi pendapatan nasional yang dinikmati oleh tiga lapisan penduduk.

Indikator ketimpangan distribusi pendapatan menurut Bank Dunia

Distribusi Pendapatan	Tingkat Ketimpangan atau Kesenjangan
Kelompok 40% penduduk termiskin pengeluarannya <12% dari keseluruhan pengeluaran	Tinggi
Kelompok 40% penduduk termiskin pengeluarannya 12% sampai 17% dari keseluruhan pengeluaran	Sedang
Pengeluarannya >17% dari keseluruhan pengeluaran	Rendah

Persentase Pembagian Pendapatan Nasional di Antara 3 Lapisan Pendapatan

	1999	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
40% pendapatan terendah	21,66	20,92	20,57	20,80	18,81	19,75	19,10	19,56	21,22*	18,05*	16,85*
40% pendapatan menengah	37,77	36,89	37,10	37,13	36,40	38,10	36,11	35,67	37,54*	36,48*	34,73*
20% pendapatan tertinggi	40,57	42,19	42,33	42,07	44,78	42,15	44,79	44,77	41,24*	45,47*	48,42*

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional , Modul Konsumsi 1999, 2002 dan 2005 (2003, 2004 dan 2006 hanya mencakup panel 10.000 rumahtangga, sedangkan 2007, 2008, 2009, dan 2010 mencakup panel 68.800 rumah tangga), Tahun 2011 merupakan data Susenas Triwulan I (Maret 2011) dengan sampel 75.000 rumah tangga

* Dihitung dengan menggunakan data individu bukan data kelompok pengeluaran seperti pada tahun sebelumnya.

KEMISKINAN DI INDONESIA

            Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Banyak juga pengertian kemiskinan menurut para ahli seperti:

1.      BAPPENAS (1993)

Kemiskinan adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena kehendak oleh si miskin, melainkan karena keadaan yang tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya.

2.      Levitan (1980)

Kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak.

3.      Faturchman dan Marcelinus Molo (1994)

Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dan atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

4.      Ellis (1994)

Kemiskinan merupakan gejala multidimensional yang dapat ditelaah dari dimensi ekonomi, sosial politik.

5.      Suparlan (1993)

Kemiskinan adalah suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

6.      Reitsma dan Kleinpenning (1994)

Kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya, baik yang bersifat material maupun non material.

7.      Friedman (1979)

Kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk memformulasikan basis kekuasaan sosial, yang meliptui : asset (tanah, perumahan, peralatan, kesehatan), sumber keuangan (pendapatan dan kredit yang memadai), organisiasi sosial politik yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai kepentingan bersama, jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang atau jasa, pengetahuan dan keterampilan yang memadai, dan informasi yang berguna.

Masalah kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan global. Di indonesia masalah kemiskinan seperti tak kunjung usai. Masih banyak kita dapati para pengemis dan gelandangan berkeliaran tidak hanya di pedesaan bahkan di kota-kota besar seperti jakarta pun pemandangan seperti ini menjadi tontonan setiap hari.

            Perkembangan kemiskinan di Indonesia sejak Maret 2011 hingga Maret 2012 cenderung menurun. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2012 sebesar 29,13 juta orang (11,96%) yang berkurang 0,89 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2011 yang berjumlah 30,02 juta orang (12,49%). Berdasarkan daerah tempat tinggal, selama periode Maret 2011-Maret 2012, penduduk miskin di daerah perkotaan dan pedesaan masing-masing turun 399,5 ribu orang (0,45%) dan 487 ribu orang (0,60%).

Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Menurut Daerah,

Maret 2011-Maret 2012

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta)	Presentase Penduduk Miskin
Perkotaan
Maret 2011	11,05	9,23
Maret 2012	10,65	8,78
Pedesaan
Maret 2011	18,97	15,72
Maret 2012	18,48	15,12
Kota+Desa
Maret 2011	30,02	12,49
Maret 2012	29,13	11,96

            Berdasarkan Susenas Maret 2012 diketahui bahwa penduduk miskin terbesar berada di Pulau Maluku dan Papua, yaitu sebesar 24,77 persen, sementara presentase penduduk miskin terkecil di Pulau Kalimantan, yaitu sebesar 6,69 persen.

Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Menurut Pulau,

Maret 2012

Pulau	Jumlah Penduduk Miskin (000)			Presentase Penduduk Miskin (%)
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
Sumatera	2.075,54	4.225,33	6.300,87	10,15	13,30	12,07
Jawa	7.209,94	8.897,26	16.107,20	8,84	15,46	11,57
Bali&Nusa Tenggara	640,23	1.393,71	2.033,94	12,13	17,03	15,11
Kalimantan	266,15	688,42	954,57	4,41	8,37	6,69
Sulawesi	341,04	1.756,20	2.097,24	5,70	14,86	11,78
Maluku& Papua	114,33	1.524,27	1.638,60	5,88	32,64	24,77
Indonesia	10.647,23	18.485,19	29.132,42	8,78	15,12	11,96

           

Dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan masalah yang kompleks sehingga dibutuhkan kerja sama antara pemerintah dan seluruh warga negara Indonesia untuk ikut berperan serta dalam meminimalkan jumlah kemiskinan agar negara kita bisa bangkit dari keterpurukan baik dari krisis ekonomi maupun kemiskinan yang semakin meningkat tiap tahunnya, agar negara kita bisa berkembang dan maju serta sejajar dengan negara maju yang sejahtera.

Sumber : dianggraini06.blogspot.com/2013/05/distribusi-pendapatan-dan-kemiskinan-di.html

Mata pencaharian di Indonesia

 Keanekaragaman di Indonesia membuat keanekaragaman pula dalam mata pencaharian masyarakat Indonesia. Keanekaragaman mata pencaharian ini bisa disebabkan letak geografis dan ketinggian setiap daerah yang berbeda-beda. Ada yang bermata pencaharian di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.Dari sekian banyak jenis pekerjaan di Indonesia masyarakat Indonesia sebagian besar bemata pencaharian sebagai petani oleh sebab itu Indonesia dijuluki sebagai Negara agraris karena hasil pangan yan g melimpah seperti beras, rempah dan umbi-umbian.Mata pencaharian yang di dominasi sebagai petani tidak menjamin kemakmuran bagi para petani sebab meski hasil beras di Indonesia melimpah masih banyak masyarakat yang mengkonsumsi beras impor karena kurangnya rasa cinta kita terhadap barang lokal.

Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman(seperti padi, bunga, buah dan lain lain), dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain. Mereka juga dapat menyediakan bahan mentah bagi industri, seperti serealia untuk minuman beralkohol, buah untuk jus, dan wol atau kapas untuk penenunan dan pembuatan pakaian.

Setiap orang bisa menjadi petani (asalkan punya sebidang tanah atau lebih), walau ia sudah punya pekerjaan bukan sebagai petani. Maksud dari kalimat tersebut bukan berarti pemilik tanah harus mencangkul atau mengolah sendiri tanah miliknya, tetapi bisa bekerjasama dengan petani tulen untuk bercocok tanam di tanah pertanian miliknya. Apabila ini diterapkan, berarti pemilik tanah itu telah memberi pekerjaan kepada orang lain walau hasilnya tidak banyak. Apabila bermaksud mengolah sendiri, tentu harus benar-benar bisa membagi waktu, tetapi kemungkinan akan kesulitan kalau tanahnya lebih dari satu petak.

Di negara miskin atau kebudayaan pra-industri, kebanyakan petani melakukanpertanian subsisten, sebuah sistem pertanian organik yang mendayagunakan rotasi tanaman, penyisihan benih, tebang dan bakar, atau metode lainnya.

Di negara maju, petani memiliki sebidang lahan yang luas dan pembudidayaan dilakukan dengan memanfaatkan mesin pertanian untuk mendapatkan efisiensi tinggi. Dengan menggunakan mesin, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan menjadi jauh berkurang.

Proses pembangunan ekonomi

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara.

Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (economic growth); pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi.Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP riil di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Perbedaan antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan, sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga,pengetahuan,ilmu,sosial dan politik.

Selanjutnya pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk meningkat dalam jangka panjang. Di sini terdapat tiga elemen penting yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi.

• Pembangunan sebagai suatu proses

Pembangunan sebagai suatu proses, artinya bahwapembangunan merupakan suatu tahap yang harus dijalani olehsetiap masyarakat atau bangsa. Sebagai contoh, manusia mulai lahir, tidak langsung menjadi dewasa, tetapi untuk menjadi dewasa harus melalui tahapan-tahapan pertumbuhan. Demikian pula, setiap bangsa harus menjalani tahap-tahap perkembangan untuk menuju kondisi yang adil, makmur, dan sejahtera.

• Pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita

Sebagai suatu usaha, pembangunan merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasiaktif dalam proses pembangunan. Hal ini dilakukan karena kenaikan pendapatan perkapita mencerminkan perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat.

• Peningkatan pendapatan perkapita harus berlangsung dalam jangka panjang

Suatu perekonomian dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila pendapatan perkapita dalam jangka panjang cenderung meningkat. Hal ini tidak berarti bahwa pendapatan perkapita harus mengalami kenaikanterus menerus. Misalnya, suatu negara terjadi musibah bencana alam ataupunkekacauan politik, maka mengakibatkan perekonomian negara tersebut mengalami kemunduran. Namun, kondisi tersebut hanyalah bersifat sementara yang terpenting bagi negara tersebut kegiatan ekonominya secara rata-rata meningkat dari tahun ke tahun.

Sistem ekonomi Sosialis

Sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi dimana ekonomi diatur oleh negara. Dalam sistem ini jalannya perekonomian sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah pusat.


A. Ciri-ciri Sistem Ekonomi Komando.
1. Semua alat dan sumber daya dikuasai oleh pemerintah.
2. Hak milik perorangan tidak diakui.
3. Tidak ada individu atau kelompok yang dapat berusaha dengan bebas dalam kegiatan perekonomian.
4. Kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah.


B.  Kebijakan Sistem Ekonomi Komando.
1. Pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran, dan masalah ekonomi lainnya.
2. Pasar barang dalam negeri berjalan lancar.
3. Pemerintah dapat turut campur dalam hal pembentukan harga.
4. Relatif mudah melaksanakan distribusi pendapatan.
5. jarang terjadi krisis ekonomi.


C. Kelemahan Sistem Ekonomi Komando.
1. Mematikan inisiatif individu untuk maju.
2. Sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat.
3. Masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memilih sumber daya.


Contoh kasus

DKI Subsidi penumpang Bus Transjakarta Rp.1,35 T

oleh Aris cahyadi

Jakarta- Pemprov DKI Jakarta akan menambah jumlah anggaran Public Service Obligation (PSO) untuk PT.Transjakarta pada tahun ini dari semula Rp.950 milliar menjadi 1,35 T.

Penambahan PSO tersebut dilakukan agar harga tiket bus transjakarta tidak mengalami kenaikan atau tetap Rp.3500

Penambahan PSO dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setelah menghitung kebutuhan per kilo meternya. Nantinya,PSO untuk PT.Transjakarta dianggarkan dalam Pergub APBD DKI 2015.Karena itu tidak mungkin naik bus tarif Rp.3.500 sekarang, naik dimana saja turun dimana saja .Nah kekurangan itu dibayarkan oleh pemerintah. 

Meski demikian kata ahok untuk menentukan nilai rupiah per kilometer masih akan dilakukan lelang terlebih dahulu.Ahok pun menargetkan ,sistem rupiah perkilometer akan selesai  seluruhnya tahun 2016 mendatang. Nanti semua bus akan mengikuti permainan jadi pakai rupiah perkilometernya

Seperti diketahui, harga tiket bus Transjakarta sejak 2006 belum pernah naik atau tetap masih Rp.3.500.  Selain itu ,pemprov DKI berupaya mengintegritasikan sistem pembayaran dan rute tarnsportasi massal. Mulai dari kereta rel listrik, Kopaja AC, Angkutan perbatasan Terintegrasi Busway hingga nantinya Mass Rapid Transit(MRT),warga cukup membayar sekali untuk menaiki lima transportasi massal tersebut.

Integrasi pembayaran tiket tersebut akan menaikan harga tiket . Tetapi emprov DKI akan mensubsidikan harga tiket transportasi massal ,sehingga warga tidak perlu membayar mahal.

Menurut saya , pemerintah boleh menaikan harga tiket agar tidak dibayarkan oleh pemerintah menerapkan sistem per kilo meternya saya pikir ide bagus ,tetapi dari segi pelayanan juga pemerintah harus perhatikan tidak hanya harga tiketnya . Contoh : Busway sering kendala /Mogok di jalur karena hal tersbut sengat mengganggu perjalanan masyarakat. 

Dikutip dari : Investor Daily