Sistem ekonomi Sosialis

Sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi dimana ekonomi diatur oleh negara. Dalam sistem ini jalannya perekonomian sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah pusat.


A. Ciri-ciri Sistem Ekonomi Komando.
1. Semua alat dan sumber daya dikuasai oleh pemerintah.
2. Hak milik perorangan tidak diakui.
3. Tidak ada individu atau kelompok yang dapat berusaha dengan bebas dalam kegiatan perekonomian.
4. Kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah.


B.  Kebijakan Sistem Ekonomi Komando.
1. Pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran, dan masalah ekonomi lainnya.
2. Pasar barang dalam negeri berjalan lancar.
3. Pemerintah dapat turut campur dalam hal pembentukan harga.
4. Relatif mudah melaksanakan distribusi pendapatan.
5. jarang terjadi krisis ekonomi.


C. Kelemahan Sistem Ekonomi Komando.
1. Mematikan inisiatif individu untuk maju.
2. Sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat.
3. Masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memilih sumber daya.


Contoh kasus

DKI Subsidi penumpang Bus Transjakarta Rp.1,35 T

oleh Aris cahyadi

Jakarta- Pemprov DKI Jakarta akan menambah jumlah anggaran Public Service Obligation (PSO) untuk PT.Transjakarta pada tahun ini dari semula Rp.950 milliar menjadi 1,35 T.

Penambahan PSO tersebut dilakukan agar harga tiket bus transjakarta tidak mengalami kenaikan atau tetap Rp.3500

Penambahan PSO dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setelah menghitung kebutuhan per kilo meternya. Nantinya,PSO untuk PT.Transjakarta dianggarkan dalam Pergub APBD DKI 2015.Karena itu tidak mungkin naik bus tarif Rp.3.500 sekarang, naik dimana saja turun dimana saja .Nah kekurangan itu dibayarkan oleh pemerintah. 

Meski demikian kata ahok untuk menentukan nilai rupiah per kilometer masih akan dilakukan lelang terlebih dahulu.Ahok pun menargetkan ,sistem rupiah perkilometer akan selesai  seluruhnya tahun 2016 mendatang. Nanti semua bus akan mengikuti permainan jadi pakai rupiah perkilometernya

Seperti diketahui, harga tiket bus Transjakarta sejak 2006 belum pernah naik atau tetap masih Rp.3.500.  Selain itu ,pemprov DKI berupaya mengintegritasikan sistem pembayaran dan rute tarnsportasi massal. Mulai dari kereta rel listrik, Kopaja AC, Angkutan perbatasan Terintegrasi Busway hingga nantinya Mass Rapid Transit(MRT),warga cukup membayar sekali untuk menaiki lima transportasi massal tersebut.

Integrasi pembayaran tiket tersebut akan menaikan harga tiket . Tetapi emprov DKI akan mensubsidikan harga tiket transportasi massal ,sehingga warga tidak perlu membayar mahal.

Menurut saya , pemerintah boleh menaikan harga tiket agar tidak dibayarkan oleh pemerintah menerapkan sistem per kilo meternya saya pikir ide bagus ,tetapi dari segi pelayanan juga pemerintah harus perhatikan tidak hanya harga tiketnya . Contoh : Busway sering kendala /Mogok di jalur karena hal tersbut sengat mengganggu perjalanan masyarakat. 

Dikutip dari : Investor Daily